Bagaimana mensikapi surat panggilan polisi?

Sering kali penulis bertemu dengan orang dalam keadaan panic, bingung ketika ada surat panggilan polisi terkait sebagai terlapor.  Seketika orang tersebut pasti akan mengatakan apakah bisa bebas dan bagaimana jika kemudian ditahan? Apa yang harus dilakukan?

Sangat wajar jika kondisi panik dan bingung. Pertanyaannya adalah bingung karena bersalah atau memang tidak tahu bagaimana proses yang selanjutnya.

Surat Panggilan Kepolisian adalah surat Resmi yang sah dari kepolisian yang didalamnya berisi pemanggilan kepada seseorang untuk menghadiri panggilan tersebut guna dimintai keterangannya dalam status sebagai saksi ataupun tersangka.

Frasa PEMANGGILAN ini mempunyai arti sebagai pemaksaan / dipaksa atas nama hukum bahwa dia yang dipanggil wajib untuk memenuhi panggilan ini.

Mengapa sih kita harus dipanggil oleh polisi?

Polisi, dalam hal ini Penyidik membuat surat panggilan ini bertujuan untuk menemukan titik terang adanya sebuah peristiwa hukum atau pelanggaran hukum dimana tahapan awalnya adalah penyelidikan. Sehingga surat panggilan ini bisa sebagai PANGGILAN SAKSI atau PANGGILAN sebagai TERSANGKA. Namun juga manakala panggilan ini semula sebagai Saksi, kemudian dinaikan menjadi Tersangka.

Jenis panggilan ini kadang disesuaikan dengan bentuk awal laporan polisi, apakah bersifat pengaduan atau sudah laporan polisi. Tergantung dari kasusnya. Jika Kasusnya bersifat pengaduan, maka surat panggilannya adalah permintaan klarifikasi terhadap surat pengaduan nomor sekian dari pelapor si fulan. Namun sudah merupakan kejahatan umum, maka surat panggilan ini tegas tujuannya, berdasarkan fakta fakta yang sdh berhasil di ungkap. Sehingga dengan alat bukti yang sah sesuai KUHAP bisa menyatakan sebagai tersangka.

Apabila ada surat panggilan dari kepolisian baik sebagai saksi ataupun tersangka maka orang tersebut wajib memenuhi panggilan karena hal ini sudah ada dasar hukumnya, apabila orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka sesuai dengan pasal 112 ayat (2) kuhap maka akan dibuat surat panggilan kedua dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepada penyidik.

Pasal 112

(1)  Penyidik yang melakukan pemeriksaan,dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2)  Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Sebagai warga Negara yang taat hukum, maka menjadi kewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut mengingat sanksi hukum yang ada jika memang panggilan tersebut mangkir tanpa alasan yang sah.

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut  dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Apa saja sih yang termuat di dalam surat panggilan tersebut?

Surat Panggilan Polisi ini memuat sebagai berikut :

-       alasan pertimabangan pemanggilan,

-       dasar hukum pemanggilan,

-       identitas lengkap yang dipanggil (mis: nama, pekerjaan, alamat lengkap dan jelas) ,

-       kemudian waktu untuk menghadap (seperti termuat jam, hari , tanggal, dan tahun),

-       tempat kita harus menghadap,

-       kepada siapa kita harus menghadap, nama & pangkat jab yang memanggil, dan

-       status kita untuk dipanggil sebagai apa ( saksi atau tersangka)

Bagaimana jika kita sedang berhalangan hadir?

Kalau memang kita sedang sakit atau kondisi lain yang tidak bisa ditinggalkan dengan didukung dengan surat keterangan dokter yang resmi dan sah sehingga tidak menghadiri panggilan tersebut maka sebaiknya segera menghubungi pejabat penyidik sebagaimana tercantum di surat panggilan guna diatur lebih lanjut. Kita masih punya kesempatan sampai dengan 3 kali pemanggilan,dengan pemanggilan ketiga adalah jemput paksa. Jika memang sudah bisa berkoordinasi dengan penyidik maka bisa dilakukan pemeriksaan di tempat kediaman nya. Sesuai pasal 113 KUHAP

 

adakah sanksi apabila kita tidak mengindahkan panggilan tersebut. tentu, hal ini diatur dalam pasal 216 KUHP:

    1. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberikan kuasa untuk mengusut atau memeriksa Tindak Pidana. Demikian pula, barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UU yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 

2.    2.Disamakan dengan penjahat tsb diatas, setiap orang menurut ketentuan UU terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum. 

3.    3. Jika Pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah 1/3nya. 

Yang terpenting adalah segera siapkan mental anda, siapkan data data guna dimintai keterangan, katakan yang sebenarnya sehingga bisa memudahkan kasus ini berjalan. Namun perlu juga adanya pendampingan hukum supaya proses ini berjalan bukan karena kriminalisasi dan penegakan hukum adalah yang utama.


Silahkan baca juga di : Laporan Polisi 

Read More

GAGAL BAYAR bisakah di pidana? ~ Advokat Anda

GAGAL BAYAR bisakah di pidana? ~ Advokat Anda

Read More

GAGAL BAYAR bisakah di pidana?

Seringkali di dengar kalau hubungan bisnis kemudian berujung pada laporan pidana jika salah satu pihak gagal bayar atau wanprestasi. 

Apa itu perjanjian? 

Simak dibawah ini Secara hukum perdata, timbulnya perjanjian ini sah berdasarkan suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. 

Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut: 

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata 

a) Objek / Perihal tertentu 

b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan 

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata 

a) Adanya kesepakatan dan kehendak

b) Wenang berbuat

3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata 

a) Kontrak harus dilakukan dengan I’tikad baik

b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku 

c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan 

d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

 4. Syarat sah yang khusus 

a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu 

b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu 

c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu 

d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu 

Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal: 

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian; 

2. Terlambat memenuhi kewajiban; 

3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau 

4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali. 

yang pasti usaha dilakukan pelaporan pidana ini sering di duga adanya penggelapan dan penipuan ( 378 dan 372 ) agar segera ditemukan unsure pidananya. 

Sehingga akan melepaskan hak menerima pembayarannya. Namun demikian, perlu dilakukan unsur yang menyertainya yaitu dugaan penggelapan dan penipuan: 

penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. 

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah: 

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; 

2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; 

3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan) 

Dalam unsur tersebut, harus di lihat kedudukan kedua belah pihak secara tidak imbang, dimana ditemukan unsur penipuan sebagai upaya untuk menyakinkan pihak lain yang faktanya todak sesuai dengan yang sebenarnya. Jika kemudian fakta hubungan kedua pihak ini tidak ditemukan unsure tersebut, maka Pidananya menjadi gugur. Dan dikualifikasikan menjadi wanprestasi. 

Bagaimana dengan penggelapan? 

 Pasal 372 KUHP 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Kembali pada hubungan diatas, hubungan bisnis yang akhirnya menjadi gagal bayar, jika masuk dalam penggelapan maka terletakn pada sistem pembayaran, apakah dengan cash/tempo atau merupakan barang titipan yang dibayar berdasarkan jumlah barang yang laku ( konsinyasi). Ini lah yang menyebabkan unsure penggelapan menjadi gugur. Dan tetap dikategorikan sebagai perdata karena proses hal ini adalah tempo pembayaran sebagaimana perjanjian dan invoice tagihan.

Read More

siapa sebenarnya yang merasa berhak?: catatan ala kadarnya gerakan paska kudatuli-reformasi 98

Ketika orang orang ribut terhadap situasi saat ini dimana ketidakpuasan atas situasi kebangsaan dan kehidupan bernegara baik secara ekonomi dan politik, maka sebagian masyarakat menyalahkan bahwa ini akibat gerakan reformasi 98 yang akhirnya menjadikan demokrasi kebablasan. Seolah dulu euforia kebebasan menjadi tersangka utama atas kondisi saat ini. Pertanyaannya adalah kenapa peristiwa masalalu yang sdh menjadi sejarah di salahkan? siapa yang menyalahkan dan apakah pemerintah saat ini tidak mampu mengimbangi begitu derasnya pola pikir masyarakat dan teknologinya. Saya kembali terkenang dimana disaat saya ditahun 1994 sekjitaran bulan Agustus 1994, menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ( aku sebut FH UNS ). betapa bangganya aku ketika nama ku tercantum di koran pengumuman suaramerdeka bahwa ikhtiar selama 1 tahun ke belakang berbuah manis. Tibalah aku masuk dengan memakai jaket hijau muda (telor asin) untuk mengikuti penataran P-4 120 jam. Hari demi hari aku lalui dan aku menemukan banyak teman dengan berbagai pola pikir yang cerdas dan kritis untuk saling berdebat dan berdiskusi. Bahkan ada teman aku namanya JOSEF PINTO, seorang warga Timor Timur ( dia lebih senang dengan sebutan Tim-Tim). Salah satu pemuda timtim yang dikirim oleh pemerintah untuk belajar di Jawa. Namun dia watak keras dan selalu menyatakan bahwa pahlawan perjuangan indonesia bukanlah pahlawan kami, dia pahlawan orang jawa..sumatra, dll. Kami tidak punya pahlawan. keras sekali dan sempat menjadi decak kagum saya. Namun sayang, selanjutnya dia selalu diawasi oleh otorita tim tim di area nya. Tenggelam sudah dia. Aku mengenal unjuk rasa, atau demonstrasi manaka kala ada kuliah PIH. Dari lantai 3 tiba tiba di parkir depan...ada suara megaphone yang terus meneriakan orasi dan yel yel di depan ruangan administrasi. ternyata dilakukan oleh aktivis kampus pengurus senat dan BPM, diantara Lilik Hastuti, Putut W, Krisna, dan lain lain..sekitaran 20 orang, semuanya adalah senior saya dua tahun dan tiga tahun diatas saya. Aku terasa bergetar melihat mereka diantara percaya atau tidak percaya, bahwa aku sdh berhadapan kepada dunia mahasiswa yang yang sedang menyuarakan aspirasinya, sebagaimana referensi buku yang selalu baca di SMA, dan fakta itu ada di hadapanku. Seorang Lilik Hastuti menghampiri saya, ayo turun bergabung bersama kami untuk mewakili angkatan 94, ayo bergabung...akhirnya saya bergabung dengan mereka di halaman parkir dan jantung saya berdetak kencang sekali dan semua memandang ke saya....tapi ya akhirnya aku bergabung dengan mereka. Akhirnya lilik memberikan megaphone itu ke saya dan dengan jantung yang berdetak keras sekali, saya mulai ber orasi...untuk menyuarakan hak mahasiswa terkait biaya yang kuliah dan buku paket kuliah. Sayang sekali, minat mahasiswa lain cuek dan lebih baik kuliah. Sekitaran 2 Jam aku ikuti kegiatan itu. dan tibalah saatnya yudisium....3 mata kuliah tidak lulus. aku berpikir bahwa itu mata kuliah favorit, kanapa tdk lulus..pasti tidak di luluskan. Aku tidak terlalu berat memikirkan hal itu. Dari situlah aku berkenalan dengan aktivis kampus dari berbagai organisasi kampus terutrama senat. Aku mulai dikenal sebagai seorang pendemo, walau baru pertama kali aku ikuti. 1994 ------ sampai 1995 diwarnai dengan diskusi diskusi di kampus..mengikuti seminar di lain fakultas..menonton demo di depan rektorat. suatu ketika saya berkenalan dengan Dadang, dan Johan, mereka adalah pintu untuk masuk ke dunia demo... mereka berdua adalah senior angkatan 93, satunya menjadi PNS di BPK sedangkan satunya nya lagi sebagai advokat... saya diajak mereka berdua untuk mengikuti diskusi sebuah kelompok dimana saya tidak tahu siapa mereka, yternyata adalah SMID, Ketemu dengan teman teman lain universitas, dan berdikusi kecil membahas situasi orde baru..... --- bersambung---- di SMID itu aku kenal pertama dengan Prijo, yang ternyata satu almuni SMA di cilacap dan tetangga lain kecamatan di cilacap. Senang rasanya......... to be continued

Read More

BANTUAN HUKUM

Dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bab I Pasal 1 point 9 disebutkan : “Jasa hukum yang di berikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Kemudian di BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA CUMA Pasal 22 disebutkan : (aya 1 ) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.  (ayat 2 ) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan  hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, ada Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana disebutkan dalam pasal 1 point 1 bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin.  Kemudian Pemberi Bantuan Hukum ini adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang undang ini.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas accusatoir. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek. Sehigga kedudukan terdakwa dalam proses persidangan adalah sederajat dengan penegak hukum lainnya.

Lalu bagaimana orang miskin tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang undang Bantuan Hukum  atau orang tidak mampu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Advokat. Orang miskin sebagai penerima bantuan hukum ini adalah orang miskin yang dalam pengajuan permohonan bantuan hukum ini di mintakan keterangan miskin yang dikeluarkan oleh keluarahan yaitu Lurah atau kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggalnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Jadi di sini ada dua pemberi bantuan, yaitu pertama, seorang advokat profit wajib untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang datang ke kantornya, seorang advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras atau latar belakang sosial dan budaya, kedua Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Namun demikian, ada perbedaannya yaitu kalau advokat profit sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan amanah dari UU Advokat dengan resiko pembiayaan ditanggung sendiri, sedangkan Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan pembiyaan diberikan oleh negara dengan syarat dan ketentuan berdasarkan undang undang 16 tahun 2011.

Berhubung ketentuan mengenai bantuan hukum di UU 16/2011 lebih komplit, maka kita akan mengupas teknis bagaimana Bantuan Hukum ini diberikan.

PERSYARATAN dan TEKNIS

Kedua undang-undang tersebut mempunyai sifat mewajibkan dan tidak boleh membedakan / diskriminasi  terhadap siapapun yang datang untuk memperoleh keadilan termasuk orang yang tidak mampu atau miskin.  Jika terjadi diskriminasi, maka akan diberikan sanksi bagi advokat privat atau lembaga bantuan hukum. Bagaimana teknis untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum :

Syarat syaratnya adalah a). Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b). Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c). Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Permohonan akan bantuan hukum bisa dilakukan secara lesan atau tertulis. Dan Permohonan itu dalam waktu tiga (3) hari wajib untuk dijawab apakah bisa dilaksanakan atau tidak.

Apabila permohonan itu diajukan ke organisasi kemasyarakatan, maka surat itu berisi permohonan untuk dilakukan pendampingan kasus. Dan tidak bisa melakukan proses litigasi lebih lanjut.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum jelas gratis tanpa biaya apapun, negara sudah menyediakan dana tersebut dengan persyaratan Lembaga Bantuan Hukum sudah terdaftar di kementerian hukum dan wilayah sebagai lembaga bantuan hukum. Sehingga kekuatiran ada biaya di perjalanan penanganan kasus tidak akan terjadi.

Dan apabila ingin mengetahui Lembaga Bantuan Hukum, bisa ke menkunham di provinsi masing masing.

Read More

SMALL CLAIM COURT ( PERADILAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA )

Ketika orang yang sedang bermasalah kemudian menemukan solusi harus melalui sebuah gugatan perdata,  maka dalam pikirannya akan terbersit prosedur yang panjang, biaya yang mahal, dan segala keribetannya, sedangkan dia sama sekali tidak berduit dan menyatakan bahwa kasusnya hanyalah sederhana.  Bagaimana keadilan akan berpihak, bagaimana dia akan menemukan jalan keadilan manakala sudah tidak berdaya terhadap lembaga peradilan di depan nya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana  atau small claim court. Jadi Small Claim Court bisa diterjemahkan sebagai sistem peradilan dengan gugatan yang sederhana dengan nilai yang dibatasi. Urgensi dari gugatan sederhana ini jelas sebagai wujud pelaksanaan asaz peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Jadi small claim court bisa menjadi sangat berguna bagi para pihak yang mencari keadilan karena syarat syarat dan ketentuan yangbsangat sederhana dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan masih dalam lingkup hukum acara perdata.

LINGKUP GUGATAN SEDERHANA

Sesuai pasal  2 bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah lingkup peradilan umum. Adapun syarat syarat jika kasus atau gugatan bisa diajukanpenyelesaian dengan sistem ini adalah sesuai pasal 3 :

AYAT 1 : GUGATAN  SEDERHANA DIAJUKAN TERHADAP PERKARA CIDERA JANJI DAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN NILAI MATERIIL GUGATAN YANG PALING BANYAK  RP. 200,000,000.00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Dari hal tersebut, maka hanya khusus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang bisa diajukan dalam sistem peradilan ini.

Juga telah ditegaskan bahwa ada pengecualian untuk perkara perkara tertentu yaitu :

1.        perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2.        sengketa hak atas tanah.

Dengan dibatasi pada nilai maksimal gugatan materiil sebesar Rp. 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) menunjukan bahwa yang diharapkan adalah proses yang sangat sederhana, yang mana membutuhkan syarat syarat teknis lainnya yaitu :

-     Para pihak yaitu penggugat dan tergugat berdomisili dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri

-         Semua pihak wajib hadir saat proses pengadilan tersebut baik di dampingi kuasa hukum maupun tidak. 

Lebih jelasnya dalam :

Pasal 4 Perma 2/2015 mengatur sebagai berikut:

(1)  Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2)  Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3)  Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(4)  Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam pasal tersebut tidaklah di wajibkan untuk menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum dalam berperkara. Dan  ini juga untuk sebagai salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan secara real prinsip gugatan sederhana ini.

Dan penyelesaian pemeriksaan ini berlangsung selama 25 hari.

Kita tidak perlu kuatir kalau kita tidak bisa berperkara dalam gugatan sederhana ini, karena PERMA ini akan membantu para pihak mulai dari pendaftaran sampai dengan upaya hukum  atau keberatan. Dan juga tidak perlua kuatir tentang gugatan, karena jika tidak bisa membuat, maka pihak kepaniteraan akan menyedialan blanko formulir yang berisi seperti format penyusunan gugatan perdata pada umumnya. 

Pembuktian pun akan sederhana dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit, oleh karena itu hakim yang ditunjuk juga akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan masuk ke sederhana atau tidak berdasarkan nilai gugatan dan para pihak, dan tingkat pembuktiannya.

Jika ternyata dalam pemeriksaan, ternyata hakim tunggal yang ditunjuk menemukan adanya persyaratan yang tidak dipenuhi sebagai gugatan sederhana, maka hakim tunggal akan mencoret dari nomor register. Dan atas putusan hal tersebut tidak ada upaya keberatan.

Mengenai putusan, maka pelaksanaan dari putusan hakim ini adalah sukarela. Dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan maka berlaku hukum acara perdata.

Demikian semoga membantu, dan semakin mudah untuk memperoleh keadilan jika memang benar benar kita mengetahui cara untuk mendapatkannya.

Silahkan call atau WA kami jika membutuhkan bantuan hukum lebih lanjut :

087711544454

Read More